Komisi VI Jajaki Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UEA

04-10-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat berfoto bersama usai Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2022). Foto: Oji/nvl

 

Demi membangun kemitraan ekonomi yang lebih baik, Komisi VI DPR RI membahas rencana pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (UEA). Kemitraan perlu dipertimbangan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat yang baik bagi kedua negara.  

 

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/10/2022). Usai pertemuan ini, jelasnya, laporan tersebut akan disampaikan kepada Pimpinan DPR RI.

 

“Komisi IV mendapatkan penugasan untuk melakukan pembahasan rencana pengesahan tujuan kemitraan ekonomi komprehensif Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab. Selanjutnya, melaporkan pembahasannya kepada pimpinan DPR RI,” ucap Hekal.

 

Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) DPR RI itu menjelaskan Uni Emirat Arab menjadi mitra dagang penting bagi Indonesia di kawasan timur tengah. Terhitung sejak bulan Januari hingga Juli tahun 2022, nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab telah mencapai angka Rp4,6 miliar.

 

Adapun, ekspor Indonesia tercatat Rp1,6 miliar. Sedangkan, nilai impor tercatat Rp4 miliar. Melihat dari kondisi tersebut, Indonesia dinilai mengalami defisit. Maka, dirinya berupaya ingin memperbaiki urusan dagang antar kedua negara untuk meningkatkan dan membuka pasar pasar baru untuk menjajaki mitra-mitra dagang baru. (ts/aha) 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...